ACC Desak Polisi Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Pipa Palopo

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Pihak Polda Sulsel belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Sehingga lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak Polda Sulsel untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus itu.

“Kasus ini sudah lama bahkan terakhir sudah dinyatakan statusnya naik ke penyidikan. Kok malah menghilang. Polda jangan sengaja mengulur penetapan tersangkanya,” kata Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib, Kamis (25/10/2018).

Baca Juga:

• L-Kompleks Segera Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Air Baku Karalloe Jeneponto
• Kasus Air Bersih Jeneponto Disidik Kejari, Kadis PUPR: Hubungi PPK Saja
• Jejak Dua Nama di Balik Penipuan Rekrutmen ASN Palsu

Dimana sebelumnya lanjut Muthalib, jika alat bukti dinyatakan sudah cukup. Namun Polda Sulsel menetapkan tersangka hingga hari ini.

Diapun berharap kepada pihak Polda Sulsel dalam waktu dekat ini segera mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kota Palopo.

“Sekarang kita tagih janji Polda Sulsel untuk komitmen dalam penuntasan kasus ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan mengatakan kasus pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo tersebut,telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

“Alat bukti sudah sangat cukup sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan. Insyaallah mendekat ini kita akan publis penetapan tersangkanya ,”kata Yudhiawan, Selasa 24 Oktober 2017 lalu.

Saat ini, sambung mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, penyidik masih dalam perampungan pemeriksaan saksi-saksi. Dimana saksi yang telah diambil keterangannya sudah berjumlah 13 orang.

“Tinggi sedikit lagi akan kami umumkan tersangkanya,” akui dia saat itu.

Diketahui, proyek pengadaan dan pemasangan pipa di Kec. Telluwanua menelan anggaran senilai Rp 4,6 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016.

Dalam pengerjaannya oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, proyek tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi sehingga ditaksir telah merugikan negara.

Selama penyelidikan kasus ini berjalan hingga dinaikkan ke tahap penyidikan, sosok putra mahkota Palopo, Farid Kasim Judas pun sempat dikait-kaitkan dugaan keterlibatannya.

Penulis : Illank | Editor : A.Azhar