Takalar | Pemerintah Kabupaten Takalar resmi menghentikan sementara aktivitas Rumah Sakit (RS) Galesong. Langkah ini diambil Bupati Takalar, Daeng Manye, setelah evaluasi menunjukkan biaya operasional tidak sebanding dengan jumlah pasien, Sabtu
Berdasarkan laporan, rumah sakit yang dibangun pada 2021 dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp150 miliar itu menghabiskan sekitar Rp500 juta per bulan. Namun, jumlah pasien rata-rata hanya satu orang per hari.
“Daripada APBD terus tersedot, lebih baik dihentikan dulu sambil mencari formula yang tepat. Setiap rupiah uang rakyat harus dipakai seefisien mungkin,” ujar Daeng Manye usai rapat evaluasi, Kamis (4/9/2025).
RS Galesong sejatinya telah mendapatkan tambahan anggaran Rp10 miliar pada periode Pj Bupati 2023–2025 untuk melengkapi fasilitas dan interior. Namun hingga kini, layanan penuh belum bisa diberikan karena kerja sama dengan BPJS Kesehatan masih belum rampung.
Kebijakan penghentian sementara itu memicu reaksi beragam. Sebagian masyarakat menilai langkah tersebut sebagai bentuk efisiensi keuangan daerah. Di sisi lain, tak sedikit yang menyayangkan bangunan rumah sakit yang sudah megah tidak segera difungsikan maksimal.
Daeng Manye menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas. Ia menyebut saat ini pemerintah daerah sedang menjalin komunikasi lebih intensif dengan BPJS agar RS Galesong bisa segera beroperasi tanpa membebani APBD.
“Kami ingin RS ini benar-benar hadir untuk warga, bukan menjadi beban anggaran,” tegasnya.
(Djuhaib)