RAPOR MERAH-MAROS, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Maros, H. Havid Pasha menemui Bupati Maros, HM. Hatta Rahman di ruabg kerjanya (9/8). PKB menolak sistem pembelajaran Delapan Lima hari dalam seminggu, Full Day School (FDS) .
Fraksi PKB Maros ini menyatakan sikap penolakan agar Pemerintah Kabupaten Maros tidak menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23 tahun 2017 tentang hari sekolah.
“Kami mendesak pemerintah kabupaten Maros, khususnya Dinas Pendidikan Maros untuk tidak menerapkan aturan tersebut karena merugikan Mdrasah diniyah dan masyarakat petani di Maros” tegas Havid
Bupati Maros, Hatta Rahman mengapresiasi dan menerima baik aspirasi atau tuntutan dari PKB Maros.
Hanya saja menutur dia, pemerintah daerah tidak bisa menolak permendikbud tersebut karena merupakan keputusan pemerintah pusat.
Namun demikian, pemerintah daerah belum memikirkan hal itu, karena ada banyak pertimbangan antara lain fasilitas pendukung di sekolah bahkan harus disiapkan makan siang siswa itu.
Ketua PAN Maros ini menambahkan bahwa kedepan pemerintah daerah memiliki program pendidikan tersendiri, misalnya kursus bahasa inggris, kursus bahasa Arab dan lain sebagainya.
“Kedepan di Kabupaten Maros akan ada perkampungan bahasa Inggris, bahasa Arab” kata Hatta.
Salah seorang warga Simbang, Nurhayati sepakat jika sistem pembelajaran delapan jam itu tidak diberkakukan, “Kami petani, anak kami SMP selain belajar di sekolah, kami juga butuh bantuan anak anak kami sepulang sekolah menggarap sawah,” kata Nurhayati
Menurut dia, anak tidak hanya membutuhkan pendidikan formal dalam pertumbuhannya, pendidikan non formal seperti belajar pengabdian ke orang tua juga penting,” Anak menyisihkan waktunya membantu orang tua juga menjadi penting dipertimbangkan, berbeda jika seorang pegawai swasta dan pegawai negeri, wajarlah tak memikirkan hal itu karena penghasilannya diperoleh, rutin dilakukan sendiri tanpa bantuan anak anak mereka,” kata dia.
Peliput : Jumadi
Leave a Reply