RAPORMERAH.CO – Sulawesi Selatan Lemahnya pengawasan dan pembinaan, serta kurangnya sanksi tegas hingga penindakan hukum, menyebabkan realisasi laporan penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) masih diragukan.
Ketua DPD LPK SULAWESI SELATAN Hasan Anwar mengatakan program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan hanya isapan jempol. Terutama demi mencerdaskan anak bangsa.
Sebab, kata dia, di lapangan muncul konflik kepentingan dan sarat kolusi korupsi, dan nepotisme (KKN). Belum lagi tumpang tindih pemahaman tugas pokok fungsi bidang pendidikan menyebabkan banyak program pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan. “Baik melalui BOS atau yang lainnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Anwar Senin 3/3-2020
Menurut dia, sesuai dengan Undang Undang No. 14 tahun 2008 dan Juknis Menteri Pendidikan No. 161 tahun 2014 tentang BOS, perlu adanya keterbukaan informasi publik. “Selain itu, perlu juga ada pembinaan, pengawasan, dan tindakan tegas jika terjadi penyimpangan,” kata dia.
Hasil pantauan Tim LPK sulsel dan ketua DPC LPK JENEPONTO bahwa penggunaan BOS di SMKN 9 JENEPONTO Masih aboradul,kenapa tidak Kepala UPT sendiri yang jadi Bendahara Bos “dan itu perintah oknum Di DISDIK ucapnya.
Ketua DPC LPK JENEPONTO Syamsuddin mengatakan bahwa penggunaan BOS memang harus transparan dan diumumkan ke publik, terutama orangtua siswa. “Tujuannya, guna menghindari penyimpangan dan pertanyaan publik terkait penggunaan BOS,” kata dia.
( TIM )
Leave a Reply