RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Nasional (LP3N) menuding adanya dugaan mal administrasi dan penyalahgunaan wewenang serta tindakan melawan hukum yang dilakukan PT PLN wilayah Sulselrabar dan PT Lisna Abdi Prima.
Tudingan tersebut bukan tanpa alasan, Ahmadi Alwi selaku Divisi Hukum dan Ham LP3N, menduga yang dilakukan PT Lisna Abdi Prima selaku pihak ketiga PT PLN Sulselrabar tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dinilai cacat hukum.
Pasalnya, surat kuasa PT PLN Sulselrabar yang diberikan ke PT Lisna Abdi Prima tidak sesuai dengan format peraturan direksi No.088.Z.P/DIR/2016 serta petugas lapangan yang tidak dilengkapi surat legalitas pembongkaran sehingga kuat dugaan praktek bodong.
Upaya persuasif yang dilakukan LP3N untuk menindak lanjuti dugaan praktek bodong PT Lisna Abdi Prima sebagaimana selama kurang lebih setahun telah banyak merugikan masyarakat khususnya makassar, dengan mempertanyakan Memorandum of Understanding (MoU) ke pihak PLN Area Makassar Selatan.
“Kami curiga ini bodong karena surat kuasa pln ke pt lisna abdi prima tidak sesuai dengan isi peraturan direksi pln, inikan cacat namanya dan menyalahgunakan wewenang,” ujar Ahmadi kepada rapormerah.co, Sabtu, 25/11/2017.
“upaya telah kami lakukan dengan melaporkan dugaan kami ke ombudsman serta meminta surat perjanjian pln dengan pt lisna abdi prima tapi pihak pln tidak dapat memperlihatkan dan seolah olah bungkam,”lanjutnya.
Menager PT PLN Area Selatan, Khairullah saat di komfirmasi lewat pesan WhatsApp oleh tim rapormerah.co tidak menanggapi hal tersebut.
Untuk itu, LP3N akan kembali melaporkan dugaan gratifikasi yang dilakukan PT PLN wilayah Sulselrabar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya akan tindaki ini dan akan melaporkan ke KPK terkait gratifikasi seolah olah ada pembiaran pelaksanaan p2tl yang dilakukan pt lisna abdi prima,”tutupnya.
Penulis : Thamrin
Leave a Reply