Penjabat Gubernur Sulsel : Pilkada Langsung Maupun Tidak Langsung Rawan Korupsi

Ketgam, Pejabat (PJ) Gubernur Sulsel, Sony Sumarsono sambangi kantor KPU Sulsel, jalan AP Pettarani Makassar, Senin, 16/4/2018

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono menjelaskan alasan terkait wacana pemilihan tidak langsung atau pemilihan kepala daerah dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Wacana dari pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung, karena alasan pemilihan langsung banyak korupsi,” kata Sumarsono, Selasa (17/4/2018).

Menurut Sumarsono, bahwa pemilihan langsung dan tidak langsung sama-sama mempunyai resiko tindak pidana korupsi dan juga tidak ada yang bisa menjamin kata Sumarsono dalam pemilihan tidak langsung itu bebas dari korupsi.

“Saya kira resikonya hampir sama. Kita tidak bisa menjamin pemilihan lewat DPRD lantas bebas korupsi,” ujarnya.

Lanjut Sumarsono, pihaknya akan mengevaluasi wacana pemilihan tidak langsung yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR RI.

“Kami di Kemendagri mengevaluasi wacana itu yang disampaikan olwh ketua DPR,” ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, pemilihan langsung maupun tidak langsung tetap akan menimbulkan korupsi. Namun yang terpenting komitmen partai dan para calon yang akan bertarung di Pilkada 2018.

“Bahwa baik langsung maupun tidak langsung itu potensi korupsi selalu ada. Kalau langsung yang akan di bombardir dengan uang dan koruspi, ya orang orang yang mempunyai kekuasaan untuk memilih, namun semua kembali ke partai politik dan calon, semua yang mau jadi calon yang mahar harus di pangkas,” kata Laode.

Laode menjelaskan, berdasarkan kajian politik KPK mengusulkan beberapa hal diantaranya, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kekayaan partai politik, sistem kaderisasi partai politik harus bagus dan setiap kader partai politik yang melanggar etik parpol harus dilaksanakan dengan baik.

“Mohon maaf banyak sekali calon-calon banyak bukan kader, dia kan jadi kader jelang pemilihan bukan dari kader tapi di copot langsung,” terangnya.

Laode menambahkan, bahwa yang terpenting adalah bukan caranya tapi akarnya yakni partai politik.

“Mau langsung atau tidak langsung kemunkinan korupsinya sama saja, kalau tidak ada komitmen partai politik. Oleh karena itu yang paling penting bukan caranya, tapi akarnya dari partai politik, baik langsung maupun tidak langsung sama saja,” tutupnya.

Penulis : Illank

Leave a Reply