DPP KNPI Temukan Ratusan Pejabat yang Rangkap Jabatan di BUMN

Ilustrasi / IST

Ilustrasi / IST

RAPORMERAH.CO | Anggota Tim Investigasi DPP KNPI Roy M. Siregar merilis nama-nama perusahaan dan nama pejabat negara yang rangkap jabatan di perusahaan BUMN.

Diantaranya PT Biro Klarifikasi Indonesia, PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia yang setidaknya terdapat tiga nama pejabat negara yang rangkap jabatan di Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan Lembaga Negara lainnya.

“Di PT Biro Klarifikasi Indonesia ada nama Agung kuswandono yang menjabat sekretaris kemenko maritim dan investasi, Dwi Budi Sutrisno sestama di BMKG, Raden Hari Hikmat dirjen rehabilitasi sosial dan M. Amperawan staf ahli bid perekonomian dan kesejateraan rakyat sekbin ri,” urai Roy dalam rilis medianya, Sabtu (4/7/2020).

Roy menyebutkan di PT Sucofindo terdapat Veri Anggriono dirjen perlindungan konsumen dan tertib niaga, Aditya Dhanwantara asdep restrukturisasi bumn dan pendayagunaan portofolio kepemilikan negara minoritas, Ilhamsyah Widyaiswara Kemenkeu dan M. Rudy Salahuddin Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di PT Energi Manajemen Indonesia (EMI) ada Timothius D. Harsono pejabat Lemhanas dan di PT Perikanan Nusantara terdapat Zulficar Mochtar Dirjen perikanan tangkap KKP dan R. Nilanto Perbowo dirjen penguatan saing produk kelautan dan perikanan KKP.

Di PT Perikanan Indonesia ada Sjarief Widjaja kepala badan riset dan SDM KKP serta Luizha kepala bidang usaha kontruksi Kementerian BUMN dan juga Agus Indarjo sesditjen kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan tinggi.

Selanjutnya di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ada nama Ramelan Pejabat di Kemenhan, Abdi Mustakim kepala bidang usaha jasa keuangan, jasa survey dan konsultan dua A Kemen BUMN dan Abdul Rochim : dirjen industri agro kemenperin dan Himawan Arief Sugoto Sekjend Kementerian ATR/BPN RI.

Diinformasikan bahwa DPP KNPI akan meneruskan data pejabat negara yang rangkap jabatan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat diinvestigasi lebih lanjut. (**)

Leave a Reply