rapor-merah.com | Makassar – Krisis air bersih mulai menekan kehidupan warga di enam kecamatan di Kota Makassar. Data pemerintah menunjukkan 47.252 jiwa dari 13.929 kepala keluarga terdampak kekeringan.
Kondisi itu mendorong Pemerintah Kota Makassar memperkuat status penanganan darurat. Pemerintah tidak hanya mengandalkan distribusi bantuan, tetapi mengerahkan sumber daya lintas sektor untuk mengejar kebutuhan air yang terus meningkat.
Dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan, Kamis (23/8/2026), pemerintah kota meminta seluruh unsur terkait segera bergerak ke lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M. Fadli, mengatakan kebutuhan air bersih tidak bisa ditangani oleh satu organisasi perangkat daerah. Setiap sumber daya yang tersedia harus dikonsolidasikan untuk mempercepat pelayanan.
“Selama kondisi tanggap darurat, kita tidak ingin masyarakat menunggu. Seluruh potensi yang tersedia harus kita konsolidasikan dan langsung digerakkan ke wilayah yang membutuhkan,” kata Fadli.
Menurut dia, ukuran keberhasilan penanganan bukan terletak pada banyaknya rapat yang digelar. Pemerintah harus memastikan air benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
Data BPBD per 5 Agustus 2026 memperlihatkan Biringkanaya menjadi kecamatan dengan jumlah warga terdampak terbesar. Sebanyak 14.787 jiwa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Di Tallo, jumlah warga terdampak mencapai 10.672 jiwa. Sementara Tamalanrea tercatat sebanyak 9.947 jiwa. Dampak kekeringan juga meluas ke Ujung Tanah, Panakkukang, dan Manggala.
Pemerintah kemudian membagi operasi darurat ke dalam tiga prioritas. Distribusi air menggunakan mobil tangki menjadi langkah utama. Pemerintah juga menempatkan tandon di titik-titik yang dianggap mampu menjangkau warga terdampak.
Layanan kesehatan dan mitigasi kebakaran turut diperkuat. Musim kemarau panjang berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan, terutama ketika ketersediaan air semakin terbatas.
Hingga kini, BPBD telah menempatkan 17 tandon di Ujung Tanah, 10 di Tallo, dan delapan di Biringkanaya.
Distribusi tandon akan terus diperluas berdasarkan hasil asesmen. Pemerintah juga menggandeng BUMN, BUMD, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, dan organisasi kemanusiaan untuk memperbesar kapasitas operasi.
Data warga terdampak akan terus diperbarui selama masa tanggap darurat. Pemerintah menyebut pemutakhiran tersebut diperlukan agar distribusi air mengikuti perkembangan kebutuhan di setiap wilayah.
Di tengah meningkatnya jumlah warga yang kesulitan memperoleh air, persoalan berikutnya adalah memastikan operasi darurat tidak berhenti pada pengerahan armada dan pemasangan tandon.
Sebab bagi warga yang krisis air, ukuran penanganan sederhana air harus tiba sebelum kebutuhan berubah menjadi krisis yang lebih besar.
(Mahar)