Komisi III Anggap Jokow-JK Tidak Konsen Pada Anggaran Penegak Hukum

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Ketua Tim Reses Komisi III DPR RI, Desmon Junaedi Mahesa menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak konsen dalam persoalan anggaran lembaga penegak hukum di Indonesia.

“Jika saya lihat peran pemerintah saat ini, tidak konsen terhadap persoalan-persoalan itu,” kata Desmon saat memberikan keterangan persnya di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Senin (30/7/2018).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, jika sistem penganggaran lembaga penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian maupun Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dibahas di Badan Perencanaan Nasional (Bapenas).

Kemudian kata Desmon, Menteri Keuangan yang akan menatapkan dan memasukan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

“Makanya penganggaran di bidang penegakan hukum, ada jatah atau kuota. Kita menuntut lebih, tapi pemerintahan hari ini bahwa keuangan kita sangat terbatas, kondisi itu kita harus imbangi,” ungkapnya.

Pada bidang penegak hukum lanjut Desmon, bukan hanya keterbatasan anggaran. Namun ia mengatakan, lembaga penegak hukum juga mengalami keterbatasan personil yang mesti harus dipahami.

“Kondisi inilah yang membuat kondisi-kondisi real di sektor apapun dalam penegakan hukum, ada keterbatasan termasuk juga keterbatasan personelnya ini juga harus dipahami. Makanya diperlukan solusi-solusi lain,” pungkasnya.

Penulis : Illank