RAPORMERAH.CO MAROS – Merasa dipermalukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, Akbar Endra, Pemuda Pancasila mengamuk.
Hal itu terjadi pada saat sidang komisi dokumen Analisis Dampak Lingkungan Grand Mall Batang Ngase, digelar di Baruga A Kantor Bupati Maros, Rabu (5/7/2017).
Pernyataan Akbar yang disesalkan karena ia terang terangan meminta kepada pihak Grand Mall, memperhatikan “PP” istilah “Pemuda Pancasila” agar dirangkul menjadi bagian dari perusahaan Mall tersebut. Namun pernyataan itu justru tidak menjadikan suasana gaduh menjadi tenang, malah justru, menjadi pemicu ketersinggungan para Aktivis Pemuda Pancasila, yang hadir dalam sidang tersebut.
Beberapa orang Pemuda Pancasila memberontak, meminta Akbar keluar dari ruangan sidang, salah satunya, Ketua umum Pemuda Pancasila (PP) Maros, Rido membantah pernyataan dari anggota dewan dari Fraksi Demokrat Maros itu.
“Saya Ketua Umum PP di Maros baik secara pribadi dan kelembagaan sama sekali tidak ada permintaan seperti itu. Pernyataan Akbar Endra sangat mencoreng nama besar Pemuda Pancasila khususnya di Maros,” tegasnya.
Pemuda Pancasila tidak diwakili oleh siapapun, kata dia, “kami pengurus datang sendiri karena diundang dan kami tidak terima pernyataan dia mewakili kami dari awal kami persoalkan Mall ini bukan karena ada sesuatu kami harap, ini murni karena idealisme yang kami miliki” kata salah seorang kader PP sembari meminta Agar Akbar diseret keluar dari ruangan.
Karena kegaduhan dan saling dorong tak terhelai itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maros, membuat A. David Syamsuddin, merasa tidak dihargai setelah berkali kali ia berusaha menenangkan situasi, dengan tegas ia mengatakan, “Saya pimpinan sidang, saya yang punya kewenangan, saya harap jangan melenceng dari pembahasan, jika ingin membuat kericuhan tunggu saya di luar, disini tempatnya mendengar masukan, makanya kalian di undang”. Tegas David
Hingga akhirnya iapun memutuskan sidang di tutup, “Mohon maaf izinkan saya Shalat, sidang ini saya tutup,” tegasnya, setelah itu sidang tak lagi dilanjutkan.
Akibat kericuhan itu sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat merasa kecewa, sebab saran dan pendapat mereka tak terakomodir lagi dalam sidang.
“Kami kecewa dengan sikap dua anggota dewan dari Fraksi partai Demokrat inisial AE dan HA yang seakan berpihak pada kepentingan Grand Mall, malah, mereka justru meminta Grand Mall ini cepat dibuka, jelasnya mereka tidak paham sama sekali soal Amdal, ikut juga memberi tanggapan, sepertinya mereka berusaha ingin menjadi pahlawan kesiangan,” kata Ismail Tantu peserta sidang.
Sebelumnya, Pemuda Pancasila merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang pernah turun kejalan, melakukan aksi unjuk rasa untuk penutupan Grand Mall, disebabkan adanya simbol simbol Yunani yang menjadi ornamen Mall tersebut hingga berujung pada pembatalan oprasi bulan lalu. Kemudian buntut dari aksi itu mencuat masalah lebih jauh, ternyata Mall tersebut belum mengantongi izin lingkungan sesuai peruntukanya.
Peliput : Jum | Editor : Akbar