


RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Pasca ditetapkannya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar Erwin Hayya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Uang Makan Minum.
Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Walikota Moh Ramdhan Pomanto, masih sulit mencari pengganti Erwin Hayya, pasalnya meski roda pemerintahan terhambat, Danny mengatakan ada beberapa alasan dan pertimbangan sehingga pihak pemkot Makassar tidak melakukan pergantian jabatan atau menunjuk pelaksana tugas selama Erwin menjalani proses hukum di Polda Sulsel.
Seperti proses pergantian yang tidak mudah dan tidak adanya wewenang walikota menunjuk pengganti pelaksana tugas selama jabatan itu tidak mengalami kekosongan.
Melihat kegaduhan yang terjadi dalam tubuh Pemerintah kota (Pemkot) Makassar, Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar menyarankan agar Danny Pomanto segera mengambil langkah darurat, yakni menggantikan posisi Erwin Hayya.
“Yang ditahan ini kan bukan institusi kepala BPKA, tapi pribadi Erwin, ingat jabatan itu tidak melekat secara pribadi ke orangnya, nah sehingga kalau dia bermasalah secara hukum tidak boleh dikaitkan dengan jabatannya, dan jabatan ini bisa saja setiap saat berganti,”ujar anggota Komisi D, Jumat, 3/2/2018.
Lanjutnya, Ia mengatakan, jika hanya persoalan Kepala SKPD yang berhalangan sehingga roda pemerintahan dianggap lumpuh, Irwan mengatakan itu sama sekali bukan alasan yang tepat. Karena dalam setiap instansi dalam pemerintahan bukan hanya Kepala Dinas, namun ada staff lain seperti kepala bidang dan sekertaris.
“Tidak bisa seorang walikota mengatakan tanpa Erwin roda pemerintahan lumpuh, lebay namanya itu. Jangan lagi Erwin diberikan dengan beban berat, berikan kesempatan dia menyelesaikan proses hukumnya, karena ini musibah dan resiko pekerjaan, dia itu orang baik,”tuturnya.
Penulis : Thamrin
Leave a Reply