Penyidikan Kasus Lahan Bandara Terhambat Kajati Sulsel Baru

RAPORMERAH.co, MAKASSAR– Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin tidak dapat dilanjutkan penyidikannya lantaran terhambat pada Kepala Kejaksaan (Kajati) Sulsel yang baru.

terhambatnya penyidikan tersebut, disebabkan posisi yang ditinggal Jan S Maringka hingga saat ini jabatan Kajati Sulsel masih kosong sejak tiga bulan lalu.

Sebelumnya, Jan S Maringka menegaskan, bahwa kasus lahan bandara tidak hanya sampai pada tahap dua dengan menyeret sekitar sembilan tersangka. Bahkan ia sempat juga menegaskan, akan melanjutkan penyidikan ke tahap tiga dengan mengungkap tersangka baru dari AP 1.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin yang juga merupakan ketua tim pada kasus tersebut menerangkan, bahwa pihaknya masih menunggu Kajati Sulsel yang baru.

“Nanti kita tunggu Kajati baru. Sampai saat ini kita belum tau kebijakan-kebijakan karena kan pimpinan belum dilantik. Kita tunggu pimpinan yang baru,” tegas Salahuddin, Jumat (16/02/2018).

Diketahui pada kasus tersebut Kejati telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Camat Mandai Machmud Osman, Kepala Dusun Baddo-Baddo Rasyid, Kepala UPTD di Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Sitti Rabiah, Kepala Desa baji Mangai Raba Nur, Kepala BPN Maros Andi Nuzuliyah, juru ukur Muttar D, Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kota Hijaz Zainuddin, Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Hamka dan Kepala Sub Seksi Pendaftran Hartawan Tahir.

Kesembilan tersangka tersebut sudah menjalani persidangan dan divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Makassar.

Diketahui, pada kasus tersebut terkait Pengadaan Tanah untuk pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Tahun 2015, yakni pada Tahun 2013, PT Angkasa Pura (AP 1) mengajukan proposal permohonan pengadaan tanah seluas 72,6 Ha yang terdiri dari 12,6 Ha terletak di Dusun Pao-pao Desa Baji Mangai Kabupaten Maros dan 60 Ha terletak di Dusun Baddo-baddo Desa Baji Mangai, Maros untuk Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin kepada Gubernur provinsi Sulsel.

Awalnya AP 1 menyiapkan dana sebesar Rp. 180 miliar kemudian membengkak menjadi Rp. 520 miliar. Pada kasus tersebut menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 317 miliar.

Penulis : Illank